Warga Banda Aceh dan Sekitarnya: Kami Tidak Basah oleh Genangan, tetapi Pelan-pelan Kering karena Biaya Hidup yang Melonjak

Sumber

Oleh: Hendra Halim (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)

Selama ini, kata “korban bencana” sering dibayangkan sebagai mereka yang rumahnya terendam, yang mengungsi di tenda, yang kehilangan harta benda karena air bah. Namun di Banda Aceh, Aceh Besar, dan beberapa daerah lain di Aceh, ada kelompok yang kerap luput dari sorotan: warga yang tidak terdampak banjir secara langsung, tetapi terdampak runtuhnya layanan dasar. Mereka tidak basah oleh genangan, tetapi pelan pelan kering karena biaya hidup yang melonjak dan energi yang terkuras.

Ketika listrik padam, air PDAM mati, jaringan seluler dan internet tidak stabil, lalu harga bahan pokok naik dan LPG menjadi langka, bencana berubah bentuk. Bukan lagi semata air yang masuk ke rumah, melainkan beban harian yang masuk ke dompet. Rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah menghadapi situasi yang sederhana namun tajam: kebutuhan tetap harus dipenuhi, sementara akses untuk memenuhinya justru terputus.

Di sinilah muncul “biaya yang tidak terlihat” dalam narasi bencana. Biaya ini tidak selalu tercatat sebagai kerugian fisik, tetapi sangat nyata dirasakan. Ada biaya membeli air karena keran tidak mengalir. Ada biaya transport untuk mencari lokasi yang ada sinyal. Ada biaya tambahan untuk makan, sebab memasak menjadi sulit ketika LPG langka atau listrik padam membuat aktivitas rumah tangga lumpuh. Ada biaya mengecas gawai di luar rumah. Ada biaya internet di warkop, karena komunikasi, pekerjaan, dan layanan digital sudah terlanjur menjadi syarat hidup modern.

Warkop yang biasanya tempat ngobrol dan minum kopi, berubah fungsi menjadi posko bertahan. Orang datang bukan semata mencari suasana, melainkan mencari colokan, sinyal, dan sepotong kendali atas kehidupan yang mendadak kacau. Di sana, ponsel diisi daya, pesan penting dikirim, kabar keluarga dipastikan, pekerjaan diselesaikan, kadang laporan dan tugas kuliah dikejar. Ironisnya, semua itu dibayar dari uang yang seharusnya bisa dipakai untuk beras, telur, dan kebutuhan rumah lainnya.

Bagi keluarga menengah ke bawah, masalahnya bukan hanya tambahan pengeluaran, melainkan tambahan pengeluaran yang datang bersamaan. Dalam situasi normal pun, banyak rumah tangga hidup dengan ritme harian. Pendapatan masuk sedikit demi sedikit, sementara kebutuhan datang tanpa jeda. Karena itu, ketika biaya tambahan muncul selama beberapa hari berturut turut, ketahanan kas langsung diuji. Tabungan yang ada, jika ada, biasanya bukan untuk bertahan dua pekan dengan pengeluaran ekstra. Itulah mengapa kelelahan yang muncul bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental.

Bayangkan rutinitas yang terjadi di banyak rumah. Pagi hari dimulai dengan pertanyaan apakah listrik menyala. Jika tidak, aktivitas rumah tangga tertunda. Air PDAM tidak mengalir, maka mencari air menjadi agenda. Jaringan seluler hilang, maka komunikasi terganggu. Informasi simpang siur, orang harus bergerak untuk menemukan kabar yang benar. Ketika bahan pokok naik, perencanaan belanja berubah. Ketika LPG langka, pilihan memasak menyempit. Ketika semua serba tidak pasti, yang terjadi adalah pemborosan energi yang tidak direncanakan.

Bencana layanan seperti ini memunculkan ketidakadilan yang halus, tetapi kuat. Orang yang punya genset, punya cadangan air, punya mobil, punya kuota dan perangkat, punya ruang finansial, bisa membeli jalan keluar. Mereka bisa menyalakan listrik sendiri, membeli air galon, mengisi BBM lebih awal, bekerja dari perangkat yang punya daya tahan, atau pindah sementara ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Sementara itu, kelompok menengah ke bawah dipaksa membeli solusi kecil dari kantong yang terbatas, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Persis di situlah ketimpangan bekerja: bukan hanya pada pendapatan, tetapi pada kemampuan bertahan saat sistem gagal.

Kita perlu jujur bahwa kerentanan masyarakat Aceh hari ini tidak hanya ditentukan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh ketergantungan pada layanan dasar yang saling terkait. Listrik menentukan air. Listrik menentukan jaringan. Jaringan menentukan akses informasi dan transaksi. Air menentukan kesehatan. Ketiadaan salah satunya membuat yang lain ikut jatuh. Bencana modern bukan hanya banjir, tetapi juga keruntuhan rantai layanan yang membuat rumah tangga kehilangan kemampuan untuk berfungsi normal.

Pertanyaan pentingnya, sampai kapan warga bisa bertahan dalam kondisi seperti ini?

Jawabannya tidak bisa seragam, tetapi logikanya jelas. Semakin lama gangguan berlangsung, semakin besar “pajak bencana” yang harus dibayar oleh rumah tangga rentan. Tiga hari mungkin masih bisa ditahan dengan mengurangi konsumsi, menunda belanja, dan berharap situasi segera pulih. Memasuki satu minggu, banyak keluarga mulai menutup defisit dengan berutang kecil, meminjam, atau mengorbankan kualitas konsumsi. Ketika melewati lebih dari satu minggu, dampaknya bergeser dari ketidaknyamanan menjadi tekanan struktural: uang belanja menipis, gizi menurun, kesehatan terganggu, dan stabilitas emosi keluarga diuji.

Karena itu, cara pandang penanganan bencana perlu diperluas. Negara dan pemerintah daerah tidak cukup hanya menghitung rumah terendam dan jumlah pengungsi. Harus ada perhatian pada kelompok terdampak tidak langsung yang jumlahnya sering jauh lebih besar. Mereka tidak tercatat sebagai pengungsi, tetapi mengalami beban ekonomi harian yang nyata. Mereka tidak berada di posko, tetapi warkop menjadi posko alternatif. Mereka tidak kehilangan rumah, tetapi kehilangan akses untuk menjalankan hidup normal.

Solusi juga harus diarahkan pada pemulihan layanan minimum, bukan sekadar perbaikan jangka panjang. Warga butuh kepastian jadwal pemulihan yang komunikatif dan konsisten. Warga butuh titik titik layanan publik untuk pengisian daya gratis di tempat aman seperti meunasah, kantor gampong, sekolah, atau fasilitas pemerintah, terutama saat darurat. Warga butuh distribusi air bersih darurat di titik tertentu agar tidak semua orang dipaksa membeli. Warga butuh dukungan konektivitas darurat, minimal untuk komunikasi dan informasi. Dan yang tidak kalah penting, warga butuh pengelolaan pasokan energi rumah tangga yang tertib dan transparan, agar kelangkaan tidak melahirkan kepanikan dan spekulasi.

Masyarakat Aceh terkenal tangguh. Tetapi ketangguhan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan mereka menanggung beban yang seharusnya bisa diperingan lewat sistem. Ketangguhan warga seharusnya disambut dengan kehadiran negara yang cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada kelompok rentan. Bencana menguji bukan hanya daya tahan infrastruktur, tetapi juga keadilan sosial. Jika listrik padam, air mati, dan sinyal hilang, yang paling menderita bukan selalu yang rumahnya terendam, melainkan yang dompetnya tipis dan pilihan hidupnya sempit. Mereka inilah korban yang tidak terlihat. Dan jika kita ingin penanganan bencana yang benar benar manusiawi, mereka harus masuk dalam definisi korban yang kita urus, kita lindungi, dan kita pulihkan.