Lemari Donatur, Derita Pengungsi: Membaca Bias Bantuan Pakaian di Aceh

Sumber

Fenomena laki-laki pengungsi yang terpaksa mengenakan pakaian perempuan di pengungsian sebenarnya bukan sekadar cerita lucu yang layak menjadi bahan candaan di media sosial. Peristiwa ini terjadi di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, ketika ratusan ribu jiwa mengungsi dan kebutuhan dasar mereka berubah secara drastis dalam hitungan jam. Di sejumlah posko, tumpukan pakaian bantuan didominasi pakaian perempuan, sementara pakaian laki-laki jauh lebih sedikit. Akibatnya, sebagian pengungsi laki-laki dalam situasi darurat terpaksa memakai gamis, daster, atau atasan perempuan demi satu hal yang sangat mendasar, yaitu tetap berpakaian dan terlindungi dari dingin serta pandangan sekitar.

Dari sudut pandang ilmu perilaku konsumen, fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan klasik antara “apa yang ingin diberikan” oleh konsumen (dalam hal ini para donatur) dan “apa yang benar-benar dibutuhkan” oleh penerima bantuan. Riset tentang penyaluran donasi pasca-bencana sudah lama mengingatkan tentang “second disaster”, yaitu bencana lanjutan berupa kiriman barang bantuan yang tidak sesuai kebutuhan, berlebihan di satu sisi dan sangat kurang di sisi lain. Pakaian perempuan yang menumpuk di posko, sementara pakaian laki-laki langka, adalah contoh nyata ketidakcocokan tersebut dalam skala yang sangat kasat mata.

Perilaku donasi pakaian sering kali dimulai bukan dari kebutuhan pengungsi, tetapi dari isi lemari donatur. Dalam istilah perilaku konsumen, keputusan memberi diwarnai oleh mental accounting dan kebutuhan psikologis “merasa sudah berbuat baik” (warm glow of giving). Orang membuka lemari, melihat tumpukan baju yang jarang dipakai, lalu mengonversinya menjadi “bantuan kemanusiaan”. Lemari perempuan umumnya berisi lebih banyak item, lebih beragam model dan lebih cepat berganti tren dibanding lemari laki-laki. Penelitian tentang konsumsi pakaian menunjukkan bahwa volume dan variasi pakaian perempuan memang cenderung lebih besar, sehingga stok berlebih yang siap disumbangkan juga lebih banyak.

Akibatnya, pola donasi pun bias: pakaian perempuan melimpah, pakaian laki-laki jauh lebih terbatas. Di sisi lain, pakaian laki-laki sering kali dipakai sampai benar-benar usang sebelum diganti, sehingga relatif lebih sedikit yang “layak sumbang”. Donatur kemudian cenderung mengirim yang berlebih di rumah, bukan yang paling dibutuhkan di posko. Di sini terlihat dengan jelas gap antara logika rumah tangga dan logika pengungsian: yang penting “keluar dari lemari”, bukan “pas dengan profil kebutuhan pengungsi”.

Ada juga dimensi budaya dan gender yang bekerja secara halus. Dalam banyak masyarakat, termasuk di Aceh, perhatian terhadap busana sering kali dikaitkan lebih kuat dengan perempuan. Donatur mungkin tanpa sadar berpikir bahwa perempuan dan anak-anak perempuan perlu “lebih banyak pilihan” pakaian, sementara kebutuhan busana laki-laki diasumsikan lebih sederhana. Padahal, dari sudut pandang martabat manusia, rasa malu dan kebutuhan untuk tetap tampil pantas di depan orang lain dimiliki semua gender. Ketika pakaian laki-laki tidak tersedia, laki-laki pun akan memakai apa saja yang ada, sekalipun pakaian perempuan, demi menjaga rasa nyaman fisik dan sebatas “tidak bertelanjang” di ruang publik.

Di level individu, bagi pengungsi laki-laki, keputusan menggunakan pakaian perempuan adalah kompromi antara identitas dan urgensi. Teori perilaku konsumen menjelaskan bahwa pakaian bukan hanya benda fungsional, tetapi juga sarana ekspresi diri, status, dan identitas sosial. Dalam situasi normal, seseorang memilih pakaian agar selaras dengan gender, usia, peran sosial, bahkan afiliasi komunitasnya. Di pengungsian, fungsi simbolik ini terpaksa dikorbankan. Utilitas langsung berupa kehangatan dan perlindungan menjadi prioritas, sementara ekspresi identitas dikompres seminimal mungkin. Di balik gambar laki-laki memakai gamis atau daster, ada cerita tentang bagaimana konsumen dipaksa meninggalkan preferensi dan rasa diri demi bertahan hidup.

Namun, kita juga harus berhati-hati agar fenomena ini tidak semata-mata diposisikan sebagai humor visual. Jika yang paling sering diangkat hanya foto-foto laki-laki berbusana perempuan, tanpa membahas persoalan struktur logistik bantuan, maka kita sedang mengalihkan perhatian dari isu utama: kegagalan sistemik dalam memetakan kebutuhan dan mengelola donasi berbasis data. Dari kacamata perilaku konsumen, ini adalah masalah informasi asimetris. Donatur bertindak dengan preferensi, emosi, dan asumsi sendiri, sementara data rinci tentang jumlah laki-laki, perempuan, anak, lansia, serta ukuran pakaian di tiap posko sering tidak dikomunikasikan dengan jelas ke publik.

Lalu apa implikasi praktisnya? Pertama, lembaga penyalur dan pemerintah daerah perlu berpindah dari pendekatan “supply driven donation” menjadi “demand driven donation”. Artinya, bantuan barang, termasuk pakaian, harus mengikuti daftar kebutuhan yang disusun berbasis data lapangan, bukan sekadar seruan umum “mohon bantuan pakaian layak pakai”. Pengumuman kebutuhan idealnya menyebut jenis dan ukuran secara spesifik, misalnya “prioritas saat ini: pakaian laki-laki lengan panjang ukuran M sampai XXL, celana panjang pria, pakaian dalam pria dan anak laki-laki”. Prinsip ini sejalan dengan temuan banyak studi kebencanaan yang menyarankan agar donasi barang diminimalkan dan lebih diarahkan pada bantuan tunai atau voucher yang memungkinkan penyintas memilih sendiri sesuai kebutuhan.

Kedua, perlu edukasi publik tentang psikologi donasi yang bertanggung jawab. Kita perlu menggeser narasi dari “yang penting memberi” menjadi “memberi dengan tepat”. Dalam bahasa perilaku konsumen, ini adalah upaya mengubah norma sosial dan default behavior. Kampanye publik dapat menjelaskan bahwa baju yang masih sangat layak pakai, terutama pakaian laki-laki dan pakaian dalam baru, justru jauh lebih bernilai bagi pengungsi daripada kardus besar berisi pakaian perempuan yang sudah lama tidak digunakan. Donasi uang melalui lembaga terpercaya, walau secara emosional terasa kurang “terlihat”, sering kali jauh lebih efektif dibanding mengirim beberapa karung pakaian yang belum tentu terpakai.

Ketiga, momentum ini bisa menjadi pelajaran bagi perancang kebijakan dan akademisi di bidang perilaku konsumen dan kebencanaan. Bencana besar seperti banjir dan longsor Aceh 2025 bukan hanya peristiwa geologis atau meteorologis, tetapi juga “laboratorium sosial” yang memotret cara masyarakat mengambil keputusan konsumsi dalam kondisi ekstrem. Kita melihat bagaimana stereotype gender, kebiasaan belanja pakaian, dan cara orang “mengelola” isi lemari mereka bisa berdampak langsung pada pengalaman pengungsian orang lain yang bahkan tidak mereka kenal. Ini membuka ruang untuk riset dan desain kebijakan yang lebih sensitif terhadap perilaku, baik di sisi donatur maupun penerima.

Memakai pakaian perempuan di pengungsian mungkin terasa sepele jika dibandingkan dengan trauma kehilangan rumah, keluarga, dan mata pencaharian. Namun, di tengah segala kehilangan itu, hak atas rasa nyaman dan martabat tidak boleh dipandang remeh. Kain yang menyelimuti tubuh bukan hanya pelindung dari udara dingin, tetapi juga selimut identitas. Jika kita ingin Aceh bangkit dengan lebih bermartabat, maka cara kita memberi bantuan pun harus naik kelas: lebih terencana, lebih berbasis data, dan lebih memahami perilaku konsumsi manusia.

Jika pelajaran ini benar-benar kita serap, mungkin di bencana berikutnya tenda-tenda pengungsian tidak lagi dipenuhi tumpukan pakaian yang salah segmen. Sebaliknya, setiap kardus yang datang akan berisi sesuatu yang benar-benar dicari dan dibutuhkan. Saat itu nanti, kita tidak hanya sedang menolong korban bencana untuk bertahan hidup, tetapi juga membantu mereka tetap menjadi diri sendiri di tengah situasi yang memaksa mereka kehilangan hampir segalanya.