Aceh Dalam Gelap: Agenda Darurat Ekonomi untuk Menjaga Dapur Keluarga

Pengumuman PLN UID Aceh pada 9 Desember 2025 menyampaikan bahwa telah terjadi gangguan serius pada sistem kelistrikan Aceh akibat terhentinya pasokan listrik dari PLTMG Arun dan PLTU Nagan Raya. Dampaknya beberapa wilayah di Aceh mengalami pemadaman total. Sebelumnya masyarakat masih bisa bernapas melalui skema penyalaan bergilir, listrik menyala sekitar dua belas sampai dua puluh tiga jam lalu padam dua sampai tiga hari. Kini pola itu pun berhenti. Dalam bahasa ekonomi, Aceh sedang menghadapi kejutan berlapis. Banjir dan longsor memutus akses jalan, krisis listrik memukul aktivitas produksi dan layanan dasar, sementara biaya hidup meroket pada saat pendapatan rumah tangga justru menurun.

Ketika listrik padam berkepanjangan, dampaknya jauh melampaui soal tidak bisa menonton televisi. Putusnya akses jalan dari Medan ke Banda Aceh membuat pasokan bahan pangan tersendat dan biaya logistik naik tajam. Pedagang memerlukan biaya tambahan untuk BBM dan sewa genset demi menjaga kualitas barang yang dijual. Biaya ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen lewat kenaikan harga. Pada saat yang sama LPG menjadi langka dan listrik mati dalam waktu lama. Banyak keluarga tidak bisa memasak di rumah sehingga terpaksa makan di luar di warung atau kafe yang mengandalkan genset. Harga satu porsi makanan di luar tentu jauh lebih besar dibanding memasak sendiri di rumah. Pengeluaran rumah tangga membengkak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada kelancaran transportasi dan aktivitas harian justru mengalami penurunan pendapatan. Pekerja serabutan, sopir angkutan, ojek, pedagang kecil, dan pelaku usaha rumahan sangat bergantung pada jalan yang bisa dilalui dan ketersediaan listrik. Ketika jalan rusak akibat banjir dan longsor, sementara listrik sering padam, jam kerja mereka berkurang drastis. Banyak usaha harus menutup sementara karena biaya operasi dengan genset tidak sebanding dengan omzet yang diperoleh. Situasi ini menciptakan tekanan ganda. Biaya hidup naik, pendapatan turun, tabungan menipis. Jika berlangsung lama, tekanan ekonomi ini bisa berubah menjadi ketegangan sosial.

Masalah lain yang langsung dirasakan masyarakat adalah lumpuhnya jaringan komunikasi. Banyak menara telekomunikasi tidak dilengkapi genset. Saat listrik mati, sinyal melemah bahkan hilang sama sekali. Orang berbondong bondong ke warung kopi yang memiliki genset hanya untuk mengisi baterai telepon seluler dan mencari jaringan internet. Warung kopi berubah menjadi ruang darurat listrik dan internet, tetapi sekaligus menambah beban pengeluaran bagi keluarga karena mau tidak mau mereka membeli minuman atau makanan agar bisa berlama lama di sana. Tanpa disadari, biaya nongkrong menjadi pajak tambahan bagi dompet keluarga.

Jika kondisi ini dibiarkan, krisis energi akan berkembang menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat yang sudah lelah dengan banjir dan kenaikan harga akan merasa sendirian menghadapi masalah. Oleh karena itu, situasi ini tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis PLN semata. Ini sudah menjadi masalah ekonomi dan sosial yang harus direspons bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, PLN, Pertamina, perbankan, operator telekomunikasi, pelaku usaha besar dan kecil, hingga masyarakat umum.

Pertama, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota perlu segera membentuk posko komando energi dan logistik terpadu. Posko ini harus berisi perwakilan PLN, Pertamina, BPBD, PDAM, operator telekomunikasi, dan dinas terkait seperti perhubungan, perdagangan, dan sosial. Tugas utama posko adalah memetakan wilayah prioritas yang harus tetap berfungsi seperti rumah sakit, PDAM, pasar, pusat distribusi sembako, sentra UMKM pangan, dan beberapa menara telekomunikasi strategis. Setelah peta prioritas jelas, alokasi listrik maupun BBM diarahkan terlebih dahulu ke titik titik ini. Keputusan seperti ini membutuhkan keberanian politik karena tidak semua wilayah bisa dilayani penuh, tetapi manfaat ekonominya lebih besar untuk masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, pemerintah daerah bersama PLN perlu memastikan keterbukaan informasi kepada publik. Bila sudah ada skenario nyala dan padam secara bertahap, jadwalnya harus diumumkan secara resmi dan konsisten. Media yang digunakan tidak boleh hanya media sosial. Pengumuman bisa dilakukan melalui radio lokal, siaran masjid dan meunasah, pengeras suara gampong, papan pengumuman di kantor desa, serta grup informasi resmi yang dikelola pemerintah daerah. Kepastian jadwal, meskipun tidak ideal, membantu rumah tangga dan pelaku usaha merencanakan aktivitas. Masyarakat bisa menentukan kapan waktu terbaik untuk memasak, menimba air, mengisi baterai, atau menjalankan usaha. Ketidakpastian justru memicu kepanikan dan spekulasi.

Ketiga, pemerintah perlu mengarahkan Belanja Tidak Terduga serta dukungan dari pemerintah pusat untuk memberi bantalan bagi kelompok rentan. Bantuan tidak harus selalu berbentuk paket sembako yang dibagikan satu kali. Pemerintah dapat menyalurkan bantuan tunai atau kupon sembako yang bisa ditebus di warung lokal. Mekanisme ini sekaligus menggerakkan ekonomi di tingkat gampong karena belanja masyarakat tetap berputar di toko sekitar. Kelompok sasaran perlu diprioritaskan kepada rumah tangga miskin, pekerja harian, pedagang kecil, dan UMKM yang usahanya betul betul terdampak banjir dan pemadaman.

Keempat, layanan dasar seperti air bersih dan kesehatan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. PDAM perlu dipastikan memiliki BBM dan cadangan genset yang cukup sehingga pasokan air tetap mengalir. Bila air PDAM macet, warga akan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air isi ulang atau air galon dalam jumlah besar. Selain itu risiko penyakit juga meningkat. Puskesmas dan rumah sakit harus mendapat jaminan pasokan listrik dari genset dan jalur distribusi BBM khusus agar fungsi pelayanan kesehatan tidak terganggu.

Dari sisi PLN dan pemerintah pusat, kuncinya adalah transparansi teknis dan keberanian mengambil langkah luar biasa. Masyarakat perlu diberi penjelasan sederhana mengenai apa yang terjadi di pembangkit, berapa kapasitas yang hilang, dan berapa lama estimasi perbaikannya. Penjelasan ini tidak harus masuk ke detail teknis yang rumit, tetapi cukup memberikan gambaran realistis. Komunikasi yang jujur meskipun pahit lebih baik daripada diam yang memunculkan rumor dan ketidakpercayaan. Dalam kondisi daya terbatas, prioritas penyalaan listrik harus diberikan kepada objek vital seperti rumah sakit, PDAM, pasar induk, pusat distribusi sembako, dan sentra UMKM yang memasok makanan sehari hari. Menyalakan listrik di pusat ekonomi rakyat akan memberikan efek ganda bagi pemulihan kesejahteraan.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat mengerahkan pembangkit bergerak atau genset berkapasitas besar ke titik titik yang paling kritis. Biaya pengoperasian memang tinggi, tetapi jika aktivitas ekonomi berhenti total, kerugian yang ditanggung masyarakat akan jauh lebih besar. Krisis ini juga seharusnya menjadi pengingat untuk mempercepat transformasi energi di Aceh. Ke depan ketergantungan pada satu atau dua pembangkit besar yang berlokasi jauh harus dikurangi. Potensi pembangkit tenaga surya komunal di kantor gampong, meunasah, puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintahan perlu betul betul diwujudkan. Begitu pula pemanfaatan potensi mikrohidro di daerah pedalaman. Diversifikasi sumber energi akan membuat sistem lebih tangguh menghadapi gangguan.

Peran Pertamina, pengelola SPBU, dan sektor keuangan juga sangat penting. Distribusi BBM harus diprioritaskan untuk kendaraan pelayanan publik seperti ambulans, mobil logistik, PDAM, dan kendaraan pengangkut BBM untuk genset rumah sakit, PDAM, dan menara telekomunikasi. Pengaturan antrian dan penerapan sistem kupon dapat mengurangi praktik penimbunan dan permainan harga di tingkat pengecer. Untuk gampong yang menyewa genset bersama, Pertamina dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah menyiapkan paket BBM komunitas dengan kuota tertentu per gampong. Skema ini membantu warga memperoleh BBM dengan harga lebih terjangkau dibanding membeli secara eceran.

Di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan perlu memberikan ruang napas bagi para pelaku usaha. Bank dapat menawarkan penundaan angsuran selama beberapa bulan bagi UMKM yang terdampak banjir dan pemadaman listrik dan datanya tercatat. Selain itu, program kredit modal kerja dengan bunga ringan dan prosedur sederhana bisa membantu usaha makanan, toko kelontong, dan usaha jasa penting agar tidak gulung tikar. Ketika UMKM bertahan, lapangan kerja tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak turun terlalu tajam.

Operator telekomunikasi dan penyedia internet juga memiliki tanggung jawab sosial. Setiap kecamatan idealnya memiliki beberapa menara yang dipastikan tetap hidup dengan dukungan genset. Menara ini menjadi tulang punggung agar sinyal tidak hilang total. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi kerja sama dalam penyediaan jalur BBM khusus untuk menara prioritas. Di beberapa titik seperti kantor camat, balai gampong, kampus, atau masjid yang memiliki genset, dapat dipasang fasilitas wifi darurat. Layanan ini tidak harus gratis sepenuhnya, tetapi minimal berbiaya sangat rendah. Akses internet bukan hanya untuk hiburan, melainkan untuk transaksi keuangan digital, koordinasi keluarga, dan memperoleh informasi bencana.

Pelaku usaha besar seperti hotel, kafe, minimarket, dan pusat perbelanjaan sebaiknya memposisikan diri sebagai rumah bersama sementara bagi masyarakat. Mereka dapat menyediakan sudut pengisian daya telepon dan alat elektronik secara gratis atau dengan biaya sangat kecil. Selain itu, penyediaan paket makanan hemat yang menyasar keluarga dengan anak kecil akan sangat membantu. Kenaikan biaya operasional karena penggunaan genset memang wajar, tetapi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menggandakan harga secara berlebihan. Di masa krisis, usaha besar berperan sebagai jangkar stabilitas harga dan perilaku mereka akan menjadi contoh bagi pelaku usaha lain.

UMKM dan pelaku usaha kecil perlu melakukan penyesuaian strategi. Jam operasional sebaiknya mengikuti jadwal listrik menyala jika sudah tersedia. Untuk usaha makanan, fokus bisa diarahkan pada menu yang tidak terlalu bergantung pada freezer dan penggunaan kompor dalam waktu lama. Masakan yang bisa diolah dalam jumlah besar sekaligus atau menu rebus dan kuah yang hemat energi dapat menjadi pilihan. Beberapa pelaku usaha di lokasi yang berdekatan dapat bergotong royong menyewa satu genset berkapasitas besar yang lebih efisien daripada masing masing menyewa genset kecil. Biaya sewa dan BBM dibagi secara proporsional berdasarkan jam pemakaian. Bagi warung dan toko kecil, pemberlakuan skema pembayaran bertahap bagi pelanggan tetap dapat membantu menjaga loyalitas pelanggan sekaligus mempertahankan arus kas usaha, sepanjang disertai pencatatan yang rapi.

Masyarakat umum juga memegang peran penting. Di tingkat rumah tangga, prioritas belanja perlu diarahkan pada kebutuhan pokok seperti pangan bergizi, obat obatan dasar, dan kebutuhan khusus bayi atau lansia. Pembelian barang konsumtif dan gaya hidup sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Panic buying terhadap beras, minyak goreng, atau BBM hanya akan memperparah kelangkaan dan mendorong kenaikan harga. Warga perlu membangun solidaritas di tingkat gampong. Dapur umum kecil di meunasah atau balai warga dapat menjadi solusi ekonomis untuk menyiapkan makanan dalam jumlah besar dengan biaya per orang yang lebih rendah. Warga yang memiliki genset atau freezer dapat membantu tetangga untuk menyimpan bahan makanan dengan pengaturan biaya yang disepakati bersama.

Saat listrik menyala, penggunaan energi perlu dihemat dan diarahkan untuk kegiatan prioritas. Matikan alat listrik yang tidak penting. Gunakan kesempatan tersebut untuk memasak, menimba air, mencuci dalam batas wajar, dan mengisi baterai peralatan penting. Selain itu, kesehatan mental dan fisik harus dijaga. Batasi konsumsi berita yang tidak jelas sumbernya yang hanya menambah panik. Manfaatkan waktu tanpa listrik untuk kegiatan positif seperti membaca, berinteraksi dengan keluarga, pengajian, atau gotong royong membersihkan lingkungan setelah banjir.

Krisis listrik dan banjir yang menimpa Aceh pada akhir tahun 2025 merupakan ujian berat bagi kita semua. Namun, krisis ini juga menjadi cermin kelemahan struktural yang selama ini terabaikan, mulai dari ketergantungan pada sedikit sumber energi, minimnya cadangan logistik, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor. Jika seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat, PLN update informasi, pemerintah gesit dan hadir, pelaku usaha besar menunjukkan empati, lembaga keuangan memberi kelonggaran, dan masyarakat saling menguatkan, maka dapur keluarga Aceh tetap bisa mengepul walaupun lampu sering padam.

Aceh sudah berkali kali bangkit dari bencana besar. Krisis kali ini seharusnya menjadi titik balik untuk membangun sistem energi dan ekonomi yang lebih tangguh. Dengan kerja sama dan kepemimpinan yang jelas, kita bisa memastikan bahwa ketika alam kembali menguji, kehidupan masyarakat Aceh tidak lagi terjebak dalam kegelapan yang sama.

Diramu oleh: Hendra Halim, M.E. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala) dari berbagai sumber