Mengapa Saat Listrik Padam, Kita Berburu Sinyal ke Atas Jembatan?

Sumber

Pemadaman listrik berkepanjangan di Aceh beberapa waktu terakhir menghadirkan satu pemandangan yang mulai terasa akrab. Di banyak gampong dan sudut kota, telepon genggam warga berubah menjadi benda yang hampir tidak berguna. Layar menampilkan tulisan tanpa layanan, aplikasi pesan tidak dapat dibuka, dan pembayaran digital terhenti. Namun begitu orang bergerak ke titik tertentu seperti Jembatan Lamnyong atau Jembatan Krueng Cut, tiba-tiba bar sinyal naik dan pesan yang tertunda langsung terkirim. Fenomena sederhana ini sebetulnya memberi pesan sangat serius tentang rapuhnya ketahanan infrastruktur energi dan telekomunikasi kita.

Secara teknis, penjelasan fenomena tersebut relatif jelas. Tidak semua menara pemancar seluler mati pada saat yang sama. Sebagian menara yang melayani kawasan permukiman mungkin langsung tidak berfungsi ketika pasokan listrik PLN terputus karena tidak memiliki cadangan daya yang memadai. Di sisi lain, beberapa menara besar yang melayani koridor utama kota masih hidup berkat baterai atau generator. Jembatan yang berada pada titik elevasi lebih tinggi dan terbuka membuat telepon genggam lebih mudah menangkap sinyal dari menara yang lebih jauh tersebut karena garis pandang yang lebih bersih tanpa banyak halangan fisik seperti gedung dan pepohonan. Apa yang di rumah terasa benar benar tanpa sinyal, di atas jembatan mendadak terasa kembali terhubung dengan dunia luar.

Namun persoalan yang perlu kita soroti bukan semata keunikan lokasi yang masih memiliki sinyal di tengah kegelapan kota. Persoalan utamanya adalah betapa tipisnya margin ketahanan sistem komunikasi kita ketika terjadi gangguan energi. Listrik padam, lalu sinyal ikut hilang, dan masyarakat baru bisa kembali tersambung jika rela mencari tempat yang lebih tinggi atau berpindah ke titik tertentu. Dalam konteks kebencanaan dan kedaruratan, situasi ini sangat berbahaya. Komunikasi adalah urat nadi koordinasi penyelamatan, distribusi bantuan, pemantauan situasi, dan pengambilan keputusan. Ketika jaringan lumpuh, negara dan masyarakat seperti berjalan tanpa mata.

Literatur mengenai komunikasi kebencanaan sejak lama menekankan pentingnya redundansi dan ketahanan jaringan. Theodore Rappaport dalam buku Wireless Communications menyebut bahwa rancangan jaringan seharusnya mempertimbangkan skenario terburuk, termasuk kegagalan suplai listrik dan kerusakan sebagian infrastruktur. Laporan laporan International Telecommunication Union juga menekankan bahwa dalam kondisi darurat, kemampuan jaringan seluler untuk tetap hidup dalam waktu yang cukup lama menjadi faktor penentu efektivitas respon pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Dengan kata lain, pemadaman listrik seharusnya tidak otomatis berarti lumpuhnya hampir seluruh jaringan komunikasi.

Fenomena jembatan yang masih memiliki sinyal pada saat banyak kawasan lain gelap gulita menunjukkan bahwa operator sebenarnya memiliki kapasitas teknis untuk menjaga sebagian jaringan tetap berfungsi. Artinya, yang perlu didorong adalah bagaimana kapasitas ini diperluas dan direncanakan secara lebih sistematis dan adil. Menara yang berdiri di atas koridor jalan utama, pusat pemerintahan, rumah sakit, dan area pengungsian seharusnya mendapat prioritas perlindungan energi. Cadangan daya di titik-titik kritis tersebut perlu dirancang bukan hanya untuk bertahan beberapa jam, tetapi untuk menanggung durasi pemadaman yang lebih panjang, setidaknya sampai mekanisme bantuan energi darurat dapat bekerja.

Di sisi lain, pemadaman listrik yang meluas juga memperlihatkan betapa belum terintegrasinya perencanaan antara sektor energi dan sektor telekomunikasi. PLN fokus pada upaya menormalkan kembali pembangkit dan jaringan, sedangkan operator seluler berjibaku dengan keterbatasan baterai dan bahan bakar generator di lapangan. Padahal, keduanya sedang bekerja untuk tujuan publik yang sama, yaitu menjaga masyarakat tetap aman dan terlayani. Koordinasi yang lebih kuat diperlukan agar dalam situasi krisis terdapat skenario bersama tentang prioritas suplai energi untuk menara menara telekomunikasi kunci, sama seperti prioritas untuk rumah sakit dan fasilitas vital lain.

Pemerintah daerah juga tidak bisa hanya menjadi penonton. Pengalaman pemadaman listrik yang berujung pada lumpuhnya jaringan komunikasi di berbagai wilayah harus dibaca sebagai alarm untuk memperkuat kebijakan ketahanan digital daerah. Dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi daerah perlu secara eksplisit memasukkan infrastruktur telekomunikasi sebagai objek vital yang harus dilindungi. Skema insentif dan regulasi dapat dirancang agar operator terdorong menambah cadangan daya di titik-titik prioritas, misalnya melalui peringanan retribusi tertentu bagi menara yang memenuhi standar ketahanan energi minimum di daerah rawan bencana.

Selain itu, penguatan komunikasi darurat berbasis masyarakat juga menjadi penting. Ketergantungan yang cukup besar pada jaringan seluler komersial menjadikan warga sangat rentan ketika sistem tersebut gagal. Pengembangan radio komunitas, sistem peringatan dini lokal, serta pelatihan komunikasi darurat bagi relawan desa dapat menjadi lapisan tambahan yang mengurangi beban jaringan seluler pada saat krisis. Ketika akses internet mati dan sinyal telepon melemah, jalur komunikasi sederhana yang dikelola secara lokal sering kali justru menjadi penyelamat.

Bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pelajaran dari peristiwa ini juga terasa langsung. Banyak usaha yang kini bergantung pada pembayaran digital, pemesanan lewat aplikasi, dan promosi di media sosial. Ketika listrik dan sinyal menghilang, omset ikut anjlok. Artinya, ketahanan usaha ke depan perlu memasukkan rencana cadangan terkait metode pembayaran, pencatatan transaksi, dan komunikasi dengan pelanggan. Tidak berarti kembali mundur ke pola serba manual, tetapi justru menata ulang strategi agar bisnis tetap bisa berjalan dengan kombinasi digital dan non digital ketika infrastruktur terputus sementara.

Cerita tentang warga yang berburu sinyal ke atas jembatan bukan sekadar anekdot lucu di tengah pemadaman. Itu adalah ilustrasi paling sederhana tentang betapa rapuhnya tulang punggung digital kita. Banda Aceh dan daerah lain di Aceh sedang bergerak menuju ekonomi yang semakin terkoneksi dan bergantung pada data. Proses ini tidak boleh berjalan tanpa desain ketahanan yang memadai. Energi dan telekomunikasi harus dipandang sebagai satu paket ekosistem yang saling menopang, bukan dua sektor yang bekerja sendiri sendiri.

Karena itu, sudah saatnya pengalaman pemadaman listrik besar beserta hilangnya sinyal dijadikan bahan evaluasi serius. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator telekomunikasi, komunitas kebencanaan, akademisi, dan pelaku usaha perlu duduk bersama merumuskan standar baru ketahanan energi dan telekomunikasi di wilayah rawan bencana seperti Aceh. Bila tidak, setiap kali listrik padam kita akan mengulang cerita yang sama. Kota gelap, sinyal menghilang, dan jembatan kembali penuh oleh warga yang sekadar ingin mengabari keluarga bahwa mereka masih baik baik saja.

Diramu oleh: Hendra Halim, M.E. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala) dari berbagai sumber.