Jembatan Tersambung, Harga Belum Otomatis Turun: Mengelola Masa Transisi Logistik Aceh

oleh: Hendra Halim, M.E. (Dosen FEB | Sekretaris Pusat Riset Kita Kreatif, Universitas Syiah Kuala)

Kabar tersambungnya dua jembatan darurat di jalur nasional Banda Aceh–Medan patut diapresiasi sebagai kerja cepat yang menyelamatkan denyut ekonomi. Jembatan Bailey Teupin Reudeup–Awe Geutah sudah lebih dulu berfungsi sebagai lintasan alternatif, namun kapasitasnya terbatas. Kini, pada 27 Desember 2025, Jembatan Bailey Kuta Blang dengan kapasitas lebih besar mulai difungsikan. Secara psikologis, publik berharap kelangkaan dan lonjakan harga komoditas, terutama LPG, segera mereda.

Namun di lapangan, ada satu kenyataan penting yang perlu dipahami bersama: “akses tersambung” tidak identik dengan “pasokan langsung normal”. Rantai pasok bekerja seperti pipa panjang. Ketika pipa sempat tersumbat berminggu-minggu, maka begitu sumbatan dibuka, yang terjadi pertama kali bukanlah aliran normal, melainkan gelombang backlog yang perlu diurai bertahap. Karena itu, pertanyaan paling relevan bukan sekadar “kapan jembatan selesai,” melainkan “kapan ekosistem logistik kembali stabil.”

Pertama, kapasitas fisik jembatan dan manajemen lalu lintas menentukan kecepatan pemulihan. Jembatan Awe Geutah berkapasitas maksimal 12 ton dan sejak beroperasi diberlakukan sistem buka-tutup, sehingga antrean sempat mengular dan waktu tempuh melonjak drastis. Ada warga yang mengaku harus menunggu hingga empat jam hanya untuk menyeberang. Situasi seperti ini membuat biaya logistik tetap tinggi, walaupun jalur sudah “terbuka.” Ketika biaya logistik tinggi, harga di hilir biasanya ikut bertahan di level mahal, karena pedagang menutup biaya tambahan dan risiko keterlambatan.

Dengan difungsikannya Jembatan Bailey Kuta Blang, beban penguraian antrean akan jauh lebih besar peluangnya. Jembatan ini dirancang mampu menampung beban hingga 30 ton, sehingga kendaraan logistik yang selama ini tertahan (termasuk truk yang lebih berat) mulai bisa melintas. Artinya, bottleneck paling kritis mulai dilonggarkan. Meski demikian, fase awal operasi biasanya tetap diiringi pembatasan teknis, pengaturan giliran, uji muatan, serta adaptasi perilaku pengguna jalan. Pada fase ini, kondisi “sudah bisa dilalui” belum otomatis menjadi “lancar penuh 24 jam.”

Kedua, normalisasi pasokan memerlukan waktu karena siklus distribusi dan pengisian ulang. Untuk komoditas seperti LPG, persoalannya bukan hanya pengiriman tabung dari luar daerah, tetapi juga ritme operasional agen, pangkalan, dan SPBE, termasuk dampak listrik, antrean, serta pola konsumsi masyarakat yang berubah selama krisis. Pemerintah dan Pertamina sudah menjalankan skema alternatif lewat jalur laut, bahkan pengiriman LPG via kapal Ro-Ro dalam jumlah besar, tetapi begitu jalur darat pulih, sistem harus “menyatu” kembali: distribusi darat menormalkan stok ritel, sementara operasi pasar menekan spekulasi. Proses menyatukan dua mode distribusi ini biasanya tidak instan.

Ketiga, harga akan turun bertahap, bukan serentak. Secara umum, urutannya seperti ini:

1. 48–72 jam pertama: terjadi lonjakan pergerakan kendaraan logistik karena backlog. Di periode ini, yang paling cepat membaik adalah ketersediaan barang di gudang dan pasar besar, tetapi belum merata sampai pengecer kecil.
2. Hari ke-4 sampai hari ke-10: pasokan ritel mulai stabil, antrean berkurang, pedagang mulai berani menurunkan margin darurat karena risiko keterlambatan turun. Komoditas yang paling terasa membaik biasanya yang rantai pasoknya paling terstandar seperti LPG, BBM, dan bahan pokok tertentu, dengan catatan tidak ada panic buying baru.
3. Minggu ke-2 sampai minggu ke-4: harga cenderung kembali ke pola normal, karena ongkos angkut dan lead time sudah mendekati standar, serta stok buffer sudah terbentuk kembali di tingkat agen dan pedagang.

Perkiraan yang realistis bila operasi Jembatan Kuta Blang berjalan stabil mulai 27 Desember 2025 dan tidak ada gangguan cuaca besar, maka kelangkaan mulai mereda nyata dalam 3–10 hari, sementara harga bergerak turun lebih “normal” dalam 2–4 minggu. Ini bukan janji, melainkan proyeksi berbasis dinamika logistik pascakrisis.

Lalu apa yang harus dilakukan agar pemulihan tidak melambat dan harga cepat turun? Ada lima agenda yang seharusnya segera diorkestrasi.

1. Prioritaskan jalur logistik pada minggu-minggu awal, beri slot waktu khusus untuk truk logistik dan kendaraan pengangkut energi, dengan pengawalan dan pengaturan titik kumpul agar tidak bercampur dengan kendaraan penumpang.
2. Transparansi kapasitas dan aturan lintasan, publik dan pelaku usaha perlu info harian yang tegas tentang jam operasi efektif, batas tonase, dan estimasi waktu tempuh. Ketidakpastian adalah “biaya” yang membuat harga enggan turun.
3. Perkuat operasi pasar dan pengawasan spekulasi, ketika pasokan mulai pulih, spekulan biasanya bermain di fase transisi. Negara harus hadir dengan pengawasan, sanksi, dan operasi pasar yang terukur.
4. Bangun buffer stock cepat di Banda Aceh dan titik lintas timur, 7–14 hari pertama adalah masa paling rentan. Buffer stock memotong dampak keterlambatan satu atau dua hari menjadi tidak terasa di pasar.
5. Percepat desain permanen dan mitigasi cuaca, jembatan darurat adalah penyambung nyawa, tetapi tetap rentan. Sistem drainase, proteksi tebing, dan rencana jembatan permanen harus dikejar paralel agar krisis tidak berulang saat hujan ekstrem.

Dari perspektif ekonomi syariah, fase transisi ini adalah ujian etika pasar. Kelangkaan tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk ihtikar (penimbunan) dan pengambilan keuntungan yang menzalimi. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menuntut kebijakan yang tegas, memastikan pasokan sampai, menutup ruang spekulasi, dan menjaga harga tetap wajar. Dalam kerangka ini, operasi pasar dan penegakan hukum bukan sekadar langkah teknis, melainkan bagian dari amanah moral negara untuk menjaga hajat hidup orang banyak.

Jembatan sudah tersambung. Sekarang, pekerjaan berikutnya adalah memastikan arus barang benar-benar mengalir normal dan harga kembali masuk akal. Kuncinya ada pada manajemen transisi, disiplin lalu lintas logistik, transparansi informasi, pengawasan pasar, serta buffer stock. Tanpa itu, jembatan yang kuat pun bisa kalah oleh kemacetan kebijakan.