Duduk Menunggu Baterai Penuh, Pulang Membawa Kerja yang Tertinggal

Oleh: Hendra Halim, M.E. (Dosen FEB Universitas Syiah Kuala)


Di banyak tempat, bencana sering dipahami sebagai peristiwa yang terlihat seperti air yang merendam rumah, jalan yang putus, atau pengungsian. Namun, pengalaman di Banda Aceh, Aceh Besar, dan wilayah sekitar menunjukkan wajah lain dari bencana, yaitu dampak tidak langsung yang dialami warga yang “tidak kebanjiran”, tetapi tetap menanggung beban harian yang berat. Listrik padam berulang, air PDAM berhenti mengalir, LPG langka, harga sembako naik, jaringan internet dan seluler melemah atau hilang. Dalam situasi seperti ini, rumah mungkin tetap kering, tetapi biaya hidup meningkat dan produktivitas turun secara nyata.

Dampak tidak langsung ini sering luput dari perhatian publik karena tidak dramatis di kamera. Padahal, bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, beban tersebut terasa seperti pajak tambahan yang tidak pernah disahkan, tetapi harus dibayar setiap hari. Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati. Kulkas tidak berfungsi, bahan makanan cepat rusak, kegiatan memasak terganggu, anak sekolah kesulitan belajar, dan pekerjaan rumahan yang bergantung pada perangkat elektronik menjadi tersendat. Ketika PDAM mati, warga harus mencari air alternatif, membeli air, atau mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mendapatkan kebutuhan paling dasar. Ketika LPG langka, pilihan memasak menjadi lebih mahal atau lebih sulit, dan usaha kecil berbasis dapur menjadi yang pertama terdampak.

Situasi menjadi semakin kompleks saat jaringan internet dan seluler ikut hilang. Di kota yang semakin bergantung pada komunikasi digital, hilangnya sinyal berarti terputusnya akses ke informasi, koordinasi, layanan keuangan, hingga layanan publik. Banyak warga akhirnya mencari “pulau-pulau kecil yang masih hidup” di tengah padamnya infrastruktur, salah satunya warung kopi. Warkop berubah fungsi, bukan sekadar tempat minum kopi, melainkan pusat pengisian daya, akses internet, dan tempat menyelamatkan pekerjaan yang tertunda. Pemandangan orang duduk berjam-jam menunggu gawai terisi penuh bukan lagi gaya hidup, melainkan strategi bertahan.

Masalahnya, strategi bertahan ini mahal dan tidak efisien. Ada biaya yang terlihat, seperti membeli minuman atau makanan agar pantas menumpang colokan, membayar parkir, atau ongkos transport untuk berpindah dari satu titik ke titik lain. Ada juga biaya yang tidak terlihat tetapi justru lebih besar, yakni biaya waktu. Waktu yang habis untuk mencari listrik, menunggu perangkat penuh, dan mencari jaringan adalah waktu yang diambil dari jam kerja, jam belajar, jam istirahat, bahkan jam keluarga. Dalam ekonomi, ini adalah biaya peluang. Dalam bahasa sehari-hari, ini adalah waktu yang “dicicil” tanpa menghasilkan apa pun.

Penurunan produktivitas tidak dialami semua orang dengan cara yang sama. Mereka yang pekerjaannya berbasis laptop atau telepon genggam mungkin masih dapat bekerja dari warkop, meski dengan gangguan dan keterbatasan. Namun, bagi pekerja lapangan, pedagang keliling, tukang bangunan, sopir, petani, buruh harian, dan banyak profesi yang penghasilannya bergantung pada mobilitas serta kerja fisik, duduk berjam-jam di warkop adalah jam yang hilang. Mereka tidak sedang beristirahat, tetapi terpaksa berhenti. Ini membuat bencana tidak langsung berubah menjadi ketimpangan karena kelompok tertentu masih bisa “menyelamatkan produktivitas”, sementara kelompok lain mengalami pemotongan pendapatan harian secara perlahan.

Dampak ini juga memukul usaha kecil. UMKM yang bergantung pada listrik untuk produksi, penyimpanan, atau pelayanan, akan mengalami biaya tambahan sekaligus risiko penurunan kualitas. Pedagang makanan menghadapi dilema, bahan baku naik, gas langka, listrik tidak stabil, namun daya beli masyarakat justru menurun karena pengeluaran rumah tangga membengkak. Dalam kondisi demikian, sebagian usaha memilih tutup sementara, sebagian mengurangi porsi produksi, dan sebagian lain terpaksa menaikkan harga meski khawatir kehilangan pelanggan. Rantai masalah ini bergerak seperti gelombang, dari infrastruktur, ke rumah tangga, lalu ke pasar, dan kembali lagi ke kemampuan warga untuk bertahan.

Yang sering menguras tenaga bukan hanya kesulitan teknisnya, tetapi ketidakpastian. Ketika listrik padam tanpa pola yang jelas, warga tidak dapat merencanakan kegiatan. Produktivitas modern sangat bergantung pada kepastian jadwal. Ketidakpastian membuat orang menunda, berjaga-jaga, dan akhirnya menghabiskan energi mental. Dalam jangka pendek, ini tampak seperti “repot”. Dalam jangka menengah, ini bisa berubah menjadi kelelahan sosial, turunnya kualitas kerja, konflik kecil dalam rumah tangga, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem melindungi kebutuhan dasar.

Karena itu, penanganan bencana seharusnya tidak hanya menghitung rumah terendam atau jumlah pengungsi, tetapi juga menghitung “kerugian produktivitas” di wilayah yang terdampak tidak langsung. Pemerintah daerah dan penyedia layanan dasar perlu memperlakukan listrik, air, dan telekomunikasi sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi. Ada beberapa langkah yang dapat diprioritaskan. Pertama, memperkuat perlindungan dan pemulihan cepat untuk infrastruktur kritikal, seperti gardu listrik, pompa air, dan perangkat jaringan, termasuk rencana cadangan yang jelas. Kedua, menyediakan titik layanan darurat yang resmi di tingkat gampong atau kecamatan, misalnya pos pengisian daya dan akses internet darurat, sehingga beban tidak sepenuhnya dipikul warkop dan warga. Ketiga, memastikan distribusi LPG dan bahan pokok memiliki jalur prioritas saat darurat, disertai pengawasan harga yang tegas agar kenaikan tidak berubah menjadi spekulasi. Keempat, membangun komunikasi publik yang disiplin, seperti jadwal pemulihan, area prioritas, dan informasi layanan harus disampaikan secara cepat dan konsisten melalui kanal yang paling mungkin diakses masyarakat.

Di sisi masyarakat, pengalaman ini memberi pelajaran penting tentang kesiapsiagaan harian. Ketahanan bukan hanya soal tanggul dan evakuasi, tetapi juga soal kebiasaan kecil, yaitu menyimpan cadangan air secukupnya, mengatur stok bahan pokok secara bijak, menyiapkan lampu darurat, dan memperkuat solidaritas tetangga. Namun, tidak adil jika seluruh beban diletakkan pada rumah tangga. Ketika masalahnya bersifat sistemik, jawabannya juga harus sistemik.

Bencana memang bisa membuat air masuk ke rumah, tetapi bencana yang lebih senyap membuat biaya masuk ke dompet dan jam kerja menguap tanpa terasa. Warga yang tidak terdampak langsung banjir tetap berada di garis depan dampak ekonomi harian. Karena itu, narasi bencana perlu diperluas, bukan hanya menyelamatkan yang terendam, tetapi juga menjaga agar kehidupan yang “tidak terendam” tidak ikut tenggelam oleh pemadaman, kelangkaan, dan hilangnya produktivitas. Ketahanan daerah akan diukur bukan hanya dari seberapa cepat air surut, tetapi seberapa cepat listrik menyala, air mengalir, jaringan pulih, harga stabil, dan warga dapat kembali bekerja dengan normal.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

10 Dosen Prodi Ekonomi Islam FEB USK Raih Hibah Kompetitif Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025

USK Menjuarai Berbagai Kategori Kewirausahaan Pada UTU Awards ke 11

Wakil Rektor 3 USK Buka Rakor dan Visitasi Venue IMT-GT Varsity Carnival ke-39 di Thaksin University, Thailand